Zaman Meiji

Meiji beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lainnya, lihat Meiji (disambiguasi).

Bagian dari seri artikel mengenai

Sejarah Jepang

Periode

Paleolitik	sebelum 14.000 SM
Jōmon	14.000–300 SM
Yayoi	300 SM – 250 M
Kofun	250–538
Asuka	538–710
Nara	710–794
Heian	794–1185

Kamakura	1185–1333
Restorasi Kemmu	1333–1336
Muromachi (Ashikaga) Nanboku-chō Sengoku	1336–1573
Azuchi–Momoyama Perdagangan dengan Nanban	1568–1603
Edo (Tokugawa) Sakoku Persetujuan Kanagawa Bakumatsu	1603–1868
Meiji Perang Boshin Restorasi Perang Sino-Jepang Pertama Pemberontakan Boxer Perang Rusia-Jepang	1868–1912
Taishō Perang Dunia I Gempa Besar Kantō	1912–1926
Shōwa Krisis keuangan Militerisme Perang Pasifik Pendudukan Keajaiban Ekonomi Pascapendudukan Gelembung ekonomi	1926–1989
Heisei Dekade Kerugian Gempa bumi besar Hanshin Gempa besar Jepang Timur	1989–2019
Reiwa Pandemi virus korona (Dampak keuangan)	2019–sekarang

Topik

Istilah
Garis waktu

Zaman Meiji (明治code: ja is deprecated , Meiji) (25 Januari 1868 - 30 Juli 1912) adalah salah satu nama zaman pemerintahan kaisar Jepang sewaktu Kaisar Meiji memerintah Jepang, sesudah tahun Keiō (慶応code: ja is deprecated ) dan sebelum zaman zaman Taishō (大正code: ja is deprecated ). Ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Kyoto ke Tokyo.

Restorasi Meiji

Pada 3 Februari 1867, Putra Mahkota Mutsuhito yang waktu itu berusia 15 tahun naik tahta untuk menggantikan ayahnya, Kaisar Kōmei. Nama zaman semasa Kaisar Meiji disebut zaman Meiji. Restorasi Meiji yang terjadi 1868 mengakhiri kekuasaan feodal Keshogunan Tokugawa.

Kebijakan dasar pemerintah Meiji dinyatakan dalam Sumpah Tertulis Lima Pasal tahun 1868. Isinya berupa pernyataan umum pemimpin Meiji dengan maksud mendorong moral dan dukungan keuangan bagi pemerintah yang baru. Isi kelima pasal tersebut ditafsirkan berbeda-beda, tetapi intinya kurang lebih adalah:

Pembentukan dewan secara luas di berbagai daerah, semua persoalan penting dimusyawarahkan bersama
Semua kalangan, atas dan bawah, harus bersatu dalam menjalankan urusan negara.
Rakyat biasa, begitu pula pejabat pusat dan militer, harus diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang diingini sehingga mereka tidak bosan.
Kebijakan lama yang buruk ditinggalkan, dan semuanya dibiarkan berdasarkan hukum alam.
Pengetahuan harus dicari hingga ke seluruh dunia demi memperkuat fondasi kekuasaan kekaisaran.

Pemerintah Meiji memberi jaminan kepada kekuatan-kekuatan asing bahwa negaranya akan mematuhi perjanjian yang dibuat Keshogunan Tokugawa, dan menyatakan dirinya negaranya akan mematuhi hukum internasional.

Setelah penghapusan sistem domain, daimyo secara sukarela menyerahkan tanah kepemilikan dan catatan sensus mereka. Para daimyo mendapat tugas baru sebagai gubernur. Pemerintah pusat menanggung pengeluaran daerah dan membayar gaji samurai. Sistem domain (han) diganti menjadi sistem prefektur pada 1871, dan kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. Pejabat dari bekas Domain Satsuma, Domain Chōshū, Domain Tosa, dan Domain Hizen ditugaskan mengisi pos-pos kementerian.